IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan

Pinjam Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro

Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Dariel Venus Kurniawan

a,1*

, Khaerul

b,2

a,b

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pamulung, Kota Serang

darielvenuskurniawan@gmail.com;

khaerulbakrie555@gmail.com

darielvenuskurniawan@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 3 Maret 2026

Direvisi: 21 Maret 2026

Disetujui: 17 April 2026

Tersedia Daring: 1 Mei 2026

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam

perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

(BMI). Permasalahan wanprestasi dalam koperasi menjadi persoalan

penting karena dapat memengaruhi stabilitas keuangan koperasi,

hubungan hukum antara koperasi dan anggota, serta tingkat kepercayaan

anggota terhadap koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

ketentuan hukum mengenai perjanjian simpan pinjam pada koperasi

syariah serta mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi yang

diterapkan pada Koperasi Syariah BMI. Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum

yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum

dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang

sistematis mengenai permasalahan penelitian. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa perjanjian simpan pinjam pada koperasi syariah pada

dasarnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan peraturan di bidang perkoperasian, serta dipengaruhi oleh prinsip-

prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan.

Kata Kunci:

Wanprestasi

Koperasi Syariah

Hukum Perdata

ABSTRACT

Keywords:

Default

Sharia Cooperatives

Civil Law

This study discusses the settlement of defaults in savings and loan agreements

at the Benteng Mikro Indonesia (BMI) Sharia Cooperative. Default issues in

cooperatives are important because they can affect the financial stability of

the cooperative, the legal relationship between the cooperative and its

members, and the level of member trust in the cooperative. This study aims to

analyze the legal provisions regarding savings and loan agreements in sharia

cooperatives and examine the default resolution mechanisms applied to the

BMI Sharia Cooperative. The research method used is normative legal research

with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The

legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials

obtained through literature studies. Furthermore, the legal materials are

analyzed descriptively qualitatively to obtain a systematic understanding of

the research problem. The results of the study indicate that savings and loan

agreements in sharia cooperatives are basically subject to the provisions of the

Civil Code and regulations in the cooperative sector, and are influenced by

sharia principles that emphasize justice and balance.

This is an open access article under CC BY-SA license

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. x, No. x, Month 20xx, page: xx-xx

E-ISSN: 3063-4350

First Author et.al (Title of paper shortly, 3-5 first-words)

1. Pendahuluan

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang merupakan entitas

ekonomi yang memiliki peran sentral dalam memberdayakan masyarakat melalui

penyediaan layanan keuangan. Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk oleh

individu maupun badan hukum koperasi, dengan memisahkan sebagian kekayaan anggotanya

sebagai modal usaha guna menjalankan kegiatan yang bertujuan memenuhi aspirasi serta

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip

koperasi. Koperasi merupakan salah satu unsur strategis dalam sistem perekonomian Indonesia

yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan. Eksistensinya memiliki landasan

konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa

tujuan koperasi adalah membangun tatanan perekonomian nasional yang berlandaskan asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kegiatan

ekonomi dalam koperasi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi

juga pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara kolektif. Dengan

demikian, koperasi memiliki posisi strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan

pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Koperasi Syariah

Benteng Mikro Indonesia menerapkan sistem pelayanan dengan pola Modifikasi Grameen

Bank. Grameen Bank yang berasal dari bahasa Bengali yang berarti Desa. Jadi, Secara harfiah

Grameen Bank artinya Bank Desa. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) juga

mengelola zakat, infak sedekah dan wakaf yang di peruntukan untuk anggota dan masyarakat

sekitar yang membutuhkan sesuai amanat yang terkandung dalam Permenkop UKM No. 8

Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat telah lama

berkembang di Indonesia. Bahkan, Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi,

menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak di bidang

ekonomi, dengan anggota yang pada umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah,

bergabung secara sukarela, serta berdasarkan persamaan hak dan kewajiban menjalankan

usaha guna memenuhi kebutuhan para anggotanya. Salah satu aktivitas utama koperasi adalah

penyelenggaraan usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses

pembiayaan kepada anggota. Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya,

koperasi cenderung menawarkan persyaratan yang lebih sederhana dan fleksibel. Pembiayaan

menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

bagi hasil.

Sedangkan menurut Muhamad Syafi’i berpendapat bahawa pembiayaan adalah salah satu

jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dengan demikian,

koperasi mempunyai peranan strategis dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM), serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain menjalankan fungsi ekonomi, koperasi juga memiliki fungsi sosial dalam memperkuat

solidaritas dan rasa kebersamaan antaranggota. Dalam kegiatan simpan pinjam, terbentuk

hubungan hukum antara koperasi selaku kreditur dan anggota sebagai debitur. Hubungan

tersebut lahir dari suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, setiap

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pada prinsipnya memiliki sifat

mengikat bagi para pihak. Bahkan, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang berlaku

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang wajib

dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti kebebasan

berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda menjadi dasar dalam pelaksanaan

hubungan hukum tersebut. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian simpan pinjam

tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Salah satu persoalan yang sering muncul

adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang berupa telat bahkan

sama sekali tidak membayar angsuran atau kewajibannya sesuai kesepakatan. Wanprestasi

adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut

selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Dan ada juga yang berpendapat bahwa

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana

debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dengan demikian, wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak

melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, baik berupa tidak melakukan

pembayaran sama sekali, melakukan pembayaran terlambat, maupun tidak memenuhi

ketentuan yang telah disepakati. Timbulnya wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai

faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya kesadaran hukum, sampai adanya unsur

kesengajaan. Dampak dari wanprestasi tidak hanya dirasakan oleh koperasi secara finansial,

tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas kelembagaan. Secara ekonomi, wanprestasi dapat

mengganggu arus kas koperasi dan menghambat kemampuan koperasi dalam menyalurkan

pembiayaan kepada anggota lainnya. Dari sisi kepercayaan, kondisi ini dapat menurunkan

tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan. Selain itu,

wanprestasi juga berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak yang dapat berujung

pada proses hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang

dirugikan untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, mengajukan tuntutan ganti rugi, atau

meminta pembatalan perjanjian. Meskipun demikian, dalam praktik koperasi, penyelesaian

wanprestasi sering kali mengedepankan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah dan

mediasi. Sesuai dengan pendapat seorang penulis yang juga berpendapat bahwa Penyelesaian

wanprestasi hutang-piutang hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan atau non pengadilan.

Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai dasar koperasi yang menekankan prinsip kebersamaan

dan penyelesaian secara damai. Namun, pendekatan tersebut tidak selalu efektif, terutama

apabila debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang lebih terstruktur

serta memberikan kepastian hukum. Pengaturan yang jelas, baik melalui ketentuan hukum

positif maupun aturan internal koperasi, menjadi penting untuk melindungi kepentingan para

pihak. Selain itu, dalam konteks koperasi syariah, penyelesaian wanprestasi juga harus

memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan larangan riba, sehingga menambah

kompleksitas dalam penerapannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa

permasalahan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi merupakan

persoalan yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan

kajian yang menyeluruh mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi yang tidak hanya

memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan serta sejalan dengan

karakter koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,

yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma, asas, dan ketentuan

hukum yang mengatur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada

koperasi syariah. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang

menjadi dasar dalam mengatur hubungan hukum antara koperasi dengan anggotanya.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach),

pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan

dengan koperasi dan wanprestasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan lain yang relevan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, doktrin, dan asas hukum yang

berkaitan dengan perjanjian serta wanprestasi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan

untuk mengkaji penerapan penyelesaian wanprestasi dalam praktik perjanjian simpan pinjam

pada Koperasi Syariah BMI.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian,

dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sedangkan bahan

hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu

dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur serta dokumen hukum yang

berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan

metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum

yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh

kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu fungsi koperasi di Indonesia adalah memberikan fasilitas pinjaman dana

kepada anggotanya. Walaupun bergerak di bidang keuangan, koperasi tidak dapat

dipersamakan dengan bank. Perjanjian simpan pinjam pada koperasi merupakan salah satu

bentuk hubungan hukum yang berperan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi

masyarakat, terutama di bidang keuangan mikro. Koperasi sebagai badan usaha yang

berasaskan kekeluargaan memiliki ciri khas yang berbeda dari lembaga keuangan lainnya,

sehingga hubungan hukum yang muncul dalam kegiatan simpan pinjam tidak semata-mata

bersifat kontraktual, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial dan moral. Dalam hal ini, perjanjian

simpan pinjam menjadi sarana hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara koperasi

selaku kreditur dan anggota selaku debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian

merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu

orang lain atau lebih. Pengertian tersebut menegaskan bahwa perjanjian merupakan sumber

utama timbulnya hubungan hukum yang berbentuk perikatan. Namun, definisi tersebut dalam

doktrin hukum dianggap belum sempurna karena tidak secara eksplisit menekankan unsur

kesepakatan. Oleh karena itu, para sarjana hukum seperti Subekti Perjanjian diartikan sebagai

suatu peristiwa hukum ketika dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan prestasi tertentu. Pendapat ini mempertegas bahwa perjanjian tidak hanya

merupakan tindakan sepihak, tetapi harus didasarkan pada persetujuan bersama. koperasi

syariah memiliki banyak berbagai peran dalam ekonomi, pendidikan dan lain lain suatu

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

negara. Dalam praktik koperasi, perjanjian simpan pinjam dapat dikualifikasikan sebagai

perjanjian pinjam meminjam uang, di mana koperasi memberikan sejumlah dana kepada

anggota dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian ini sering

dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti hukum, meskipun secara prinsip telah sah sejak

tercapainya kesepakatan. Sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya

syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Kesepakatan para pihak (consensus)

Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara para pihak yang dilakukan tanpa

adanya paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Dalam koperasi, kesepakatan tersebut

umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak.

b. Kecakapan para pihak (capacity)

Para pihak harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu

telah dewasa serta tidak berada di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu (certain object)

Objek perjanjian harus ditentukan secara jelas, misalnya mengenai jumlah pinjaman,

jangka waktu, serta besarnya bunga atau bagi hasil.

d. Sebab yang halal (lawful cause)

Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban

umum.

Keempat unsur ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila tidak terpenuhi.

Ketidakterpenuhan syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan

ketidakterpenuhan syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Dalam

konteks koperasi, pemenuhan unsur-unsur ini sangat penting untuk menghindari sengketa

hukum di kemudian hari. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas pokok yang menjadi

dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir sejak adanya kesepakatan para pihak. Dalam koperasi, meskipun

perjanjian dibuat secara tertulis, pada dasarnya perjanjian sudah mengikat sejak

tercapainya kesepakatan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi serta bentuk perjanjian. Namun,

dalam koperasi kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan internal, seperti anggaran dasar

dan anggaran rumah tangga.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang.

Oleh karena itu, isi perjanjian wajib dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik serta tidak merugikan pihak

lain. Asas ini sangat penting dalam koperasi karena hubungan yang terjalin didasarkan

pada kepercayaan.

e. Asas Keseimbangan (Equilibrium)

Perjanjian harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak agar

nantinya tidak menimbulkan ketidakadilan.

Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian simpan pinjam. Perjanjian

simpan pinjam pada koperasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari

lembaga keuangan lainnya, antara lain:

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

1) Berbasis Keanggotaan: Hubungan hukum dalam koperasi terjadi antara koperasi dan

anggotanya, sehingga memiliki sifat internal dan lebih personal.

2) Mengandung Asas Kekeluargaan: Prinsip kekeluargaan menjadikan hubungan hukum

tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial.

3) Prosedur yang Lebih Sederhana: Koperasi memberikan kemudahan dalam proses

pengajuan pinjaman, sehingga lebih inklusif bagi masyarakat kecil.

4) Berorientasi pada Kesejahteraan Anggota: Tujuan utama koperasi adalah

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, bukan semata-mata untuk mencari

keuntungan.

5) Pengaturan Ganda (Dual Regulation): Perjanjian simpan pinjam diatur tidak hanya

oleh hukum perdata, tetapi juga oleh peraturan perkoperasian serta aturan internal

koperasi.

6) Fleksibilitas dalam Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa dalam koperasi

cenderung mengedepankan musyawarah dibandingkan jalur litigasi.

7) Adanya Nilai Kepercayaan (Trust-Based Relationship): Hubungan antara koperasi dan

anggota sangat bergantung pada kepercayaan, sehingga risiko wanprestasi sering kali

dikaitkan dengan lemahnya pengawasan.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki keunikan tersendiri sebagai

lembaga keuangan berbasis komunitas. Karena Tujuan Koperasi Syariah adalah,

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta

turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun demikian, pendekatan kekeluargaan yang dominan juga dapat menimbulkan

kelemahan, terutama dalam hal penegakan hukum apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian

simpan pinjam pada koperasi tidak hanya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, tetapi juga berhubungan dengan peraturan di bidang perkoperasian. Hal ini

menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum perdata dan hukum ekonomi dalam

mengatur kegiatan koperasi. Dalam perspektif hukum, perjanjian simpan pinjam merupakan

bagian dari hukum perikatan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan kepastian

hukum dalam hubungan ekonomi.

Oleh sebab itu, keberadaan perjanjian menjadi sangat penting untuk melindungi

kepentingan para pihak serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Wanprestasi

merupakan suatu kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan

kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep

wanprestasi berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya

yang mengatur mengenai perikatan serta akibat tidak dipenuhinya prestasi.

Secara terminologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie, yang berarti

“tidak dipenuhinya prestasi” atau “cidera janji”.Menurut Subekti, Wanprestasi adalah keadaan

ketika debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah

ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran

terhadap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Wanprestasi berarti bahwa debitur gagal memenuhi janjinya atau gagal memenuhi janjinya,

melanggar perjanjian, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya. Wanprestasi

biasanya terjadi kedalam beberapa hal, seperti:

a. Tidak melaksanakan prestasi sedikit pun, yaitu debitur tidak menunaikan kewajibannya.

b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan semestinya, yaitu prestasi dilakukan

namun tidak sama dengan isi yang ada dalam perjanjian.

c. Telat melakukan prestasi, yaitu debitur memenuhi kewajibannya tetapi melewati batas

waktu yang telah ditentukan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, yaitu debitur melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.

Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari

internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup ketidakmampuan ekonomi, kelalaian,

atau kurangnya itikad baik dari debitur. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa keadaan

memaksa (force majeure) yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Akibat hukum dari wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan, yaitu kreditur,

untuk menuntut beberapa hal, antara lain pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan

perjanjian, maupun peralihan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya

berdampak pada hubungan kontraktual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang

wajib dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran.

Penyelesaian wanprestasi dalam Koperasi Syariah BMI lebih mengutamakan jalur non-

litigasi dibandingkan melalui proses peradilan. Hal ini disebabkan oleh karakter koperasi yang

menjunjung tinggi asas kekeluargaan, kebersamaan, dan musyawarah dalam setiap

penyelesaian masalah. Pendekatan non-litigasi dinilai lebih efisien, hemat biaya, serta mampu

menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggotanya. Adapun bentuk penyelesaian non-

litigasi tersebut meliputi musyawarah, negosiasi, dan mediasi.

a. Musyawarah

Musyawarah yaitu salah satu cara penyelesaian masalah yang paling sederhana dan sering

digunakan dalam lingkungan koperasi termasuk juga yang dilakukan oleh Koperasi Syariah

BMI. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan koperasi dan anggota yang mengalami

wanprestasi untuk membicarakan permasalahan secara bersama-sama guna mencapai

kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktiknya, musyawarah biasanya dilakukan

secara internal oleh pengurus koperasi dengan anggota. Pendekatan ini menekankan nilai

kekeluargaan, sehingga koperasi tidak langsung memberikan sanksi, melainkan berupaya

mencari solusi terbaik, seperti memberikan kelonggaran waktu pembayaran atau melakukan

penyesuaian terhadap kewajiban debitur. Kelebihan musyawarah terletak pada prosesnya yang

cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar. Selain itu, hubungan baik antara para

pihak tetap dapat terjaga. Namun, kelemahannya adalah hasil kesepakatan tidak selalu

memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila tidak dituangkan secara formal.

b. Penagihan Secara Konsisten

Penagihan secara konsisten dalam perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BMI

merupakan upaya sistematis, berkelanjutan, dan terstruktur yang dilakukan untuk memastikan

anggota telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan

disepakati. Penagihan ini dilaksanakan secara rutin berdasarkan jadwal jatuh tempo dengan

menggunakan prosedur tetap (SOP) yang jelas dan tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan

kepastian hukum dan disiplin pembayaran. Secara yuridis, penagihan merupakan hak koperasi

sebagai kreditur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya

terkait wanprestasi, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian yang menegaskan kewajiban anggota dalam hubungan hukum koperasi.

Konsistensi penagihan ditandai dengan pelaksanaan yang tepat waktu, berjenjang,

terdokumentasi, serta berlandaskan prinsip objektivitas. Tujuan utama dari penagihan ini

adalah untuk menekan risiko wanprestasi, menjaga likuiditas koperasi, meningkatkan disiplin

anggota, serta mempertahankan kepercayaan dalam hubungan hukum yang bersifat trust-

based.

Dengan demikian, apabila tidak dijalankan secara seimbang, pendekatan yang terlalu

lunak justru dapat menimbulkan moral hazard dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.

Oleh karena itu, penagihan secara konsisten tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip

itikad baik dan asas pacta sunt servanda dalam hukum perdata, tetapi juga menjadi instrumen

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi sebagai lembaga keuangan

berbasis komunitas. Praktik penyelesaian wanprestasi pada koperasi dilakukan dengan

meninjau bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik nyata di lapangan.

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan hukum

dalam kehidupan sehari-hari (law in action), khususnya dalam kegiatan simpan pinjam di

koperasi.

Berdasarkan realitas yang ditemukan dalam Koperasi Syariah BMI, penyelesaian

wanprestasi dalam koperasi umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti

musyawarah, negosiasi, dan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi lebih

mengutamakan pendekatan kekeluargaan dibandingkan penegakan hukum secara formal.

Praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menekankan pentingnya asas kekeluargaan

dalam kegiatan koperasi. Namun jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan sanksi

hukum secara tegas. Secara normatif, dalam pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada

kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian apabila

terjadi wanprestasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, koperasi cenderung menghindari langkah

hukum tersebut dan lebih memilih pendekatan persuasif demi menjaga hubungan baik dengan

anggota.

Terdapat beberapa kesesuaian antara praktik dan ketentuan hukum, seperti adanya

perjanjian sebagai dasar hubungan hukum, upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah,

serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih terdapat

sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara

lain kurangnya dokumentasi formal terhadap hasil penyelesaian sengketa, tidak konsistennya

penerapan sanksi terhadap debitur yang wanprestasi, dominannya pendekatan kekeluargaan

yang dalam beberapa kondisi justru melemahkan posisi koperasi, serta rendahnya pemahaman

hukum dari pihak pengurus maupun anggota. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan

antara hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan. Koperasi sering

dihadapkan pada pilihan antara menegakkan aturan hukum secara tegas atau mempertahankan

nilai kekeluargaan yang menjadi ciri utamanya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kedua aspek

tersebut. Pendekatan kekeluargaan tetap dapat dijadikan langkah awal dalam penyelesaian

sengketa, namun harus didukung dengan penguatan aspek hukum, seperti pembuatan

perjanjian yang lebih jelas, pencatatan hasil kesepakatan secara tertulis, serta penerapan sanksi

yang konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara empiris praktik

penyelesaian wanprestasi pada koperasi telah mencerminkan prinsip-prinsip koperasi, tetapi

masih memerlukan perbaikan agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi dalam

perjanjian simpan pinjam pada koperasi, khususnya pada Koperasi Syariah BMI, dapat

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan hukum perjanjian simpan pinjam pada koperasi pada dasarnya merujuk pada

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi di bidang perkoperasian.

Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan

menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam

koperasi syariah, pengaturan tersebut juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang

menekankan nilai keadilan dan keseimbangan. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian simpan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

pinjam pada umumnya berupa tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran, keterlambatan

dalam pembayaran, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Wanprestasi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi

internal debitur maupun faktor eksternal. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi hukum

berupa hak bagi koperasi untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, maupun tindakan

hukum lainnya.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam koperasi secara empiris lebih banyak

dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, serta penagihan

secara berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan nilai dasar koperasi yang mengutamakan

asas kekeluargaan. Penyelesaian secara damai dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan

antara koperasi dan anggota, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, terutama

apabila tidak didukung dengan kekuatan hukum formal. Secara empiris, praktik penyelesaian

wanprestasi pada koperasi telah mencerminkan prinsip-prinsip koperasi, khususnya dalam

penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian antara

aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti kurang tegasnya penerapan sanksi,

lemahnya dokumentasi, serta terbatasnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan aspek hukum tanpa mengesampingkan nilai kekeluargaan agar tercipta

keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada

koperasi perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan mengombinasikan pendekatan hukum

dan pendekatan kekeluargaan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum, menjaga

keberlangsungan koperasi, serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai

lembaga ekonomi berbasis masyarakat.

5. Daftar Pustaka

Ardi, M. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangkadalam Upaya

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat

(Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). Jurnal

Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis,1(1).https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562

Fadliansyah, Marwiyati, & Adi, R. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam Grafika,2019.

hal.60

Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2013). Tindakan Koperasi

Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Kamarudin

Batubara, SE.,ME, Simpan, Pinjam Dan Pembiayaan Model BMI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Manuaba, I. B. G. K., Laksmi Dewim, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021).

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2004,

hlm. 160 Penyelesaian Wanprestasi simpan Pinjam pada Koperasi danu Artha. Jurnal

PreferensiHukum,2(3),616–621.https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4026.616-621

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015

Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1999.

Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Simpan

Pinjam Yang Mengakibatkan. 10(April).

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 37-46

E-ISSN: 3063-4350

Dariel Venus Kurniawan et.al (Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian....)

Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam, 12(December), 135–151.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.

Syariah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), Hal 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

Wanprestasi Berdasarkan Undang Undang Yang Berlaku.

Juris.https://doi.org/10.56301/JURIS.V6I2.601

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986,

Zahara, L. O., & Abadi, M. T. (2023). Koperasi Syariah. 1(4), 276–285.