Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen

Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program

Studi di STKIP Kusuma Negara Jakarta

Herinto Sidik Iriansyah

a,1

, Saryono

b,2

a,b

STKIP Kusuma Negara, Jakarta, Indonesia

herinto_sidik@stkipkusumanegara.ac.id;

saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

herinto_sidik@stkipkusumanegara.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Maret 2026

Direvisi: 15 April 2026

Disetujui: 29 Mei 2026

Tersedia Daring: 30 Juni 2026

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran

strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan

berkarakter. Namun, keberhasilan penyelenggaraannya tidak hanya

ditentukan oleh kualitas substansi pembelajaran, tetapi juga oleh

efektivitas fungsi manajemen yang mengintegrasikan aspek planning,

organizing, actuating, dan controlling (POAC). Kajian mengenai

implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan secara

komprehensif pada berbagai program studi di perguruan tinggi masih

relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi

fungsi POAC dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan pada

enam program studi di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek

penelitian berjumlah 42 orang yang terdiri atas satu Wakil Ketua I Bidang

Akademik, enam Ketua Program Studi, lima dosen pengampu Pendidikan

Kewarganegaraan, dan tiga puluh mahasiswa dari enam program studi.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan

studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif

Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian

data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin

melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi POAC telah

berlangsung secara terpadu. Fungsi planning diwujudkan melalui

penyusunan RPS, penetapan capaian pembelajaran, penyediaan bahan

ajar, dan pemanfaatan media pembelajaran yang adaptif. Fungsi

organizing dilaksanakan melalui penugasan dosen sesuai kompetensi,

pengaturan kelas, penyusunan jadwal, dan koordinasi antarsatuan

akademik. Fungsi actuating tercermin dalam penerapan pembelajaran

aktif, pemanfaatan teknologi digital, serta internalisasi nilai-nilai

kewarganegaraan. Sementara itu, fungsi controlling dilaksanakan melalui

monitoring, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut yang berorientasi pada

peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

implementasi fungsi POAC mampu mendukung penyelenggaraan

Pendidikan Kewarganegaraan secara sistematis, adaptif, dan

berkelanjutan serta memperkuat integrasi antara tata kelola akademik

dengan pengembangan kompetensi kewargaan mahasiswa. Temuan ini

memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model manajemen

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, khususnya pada

institusi kependidikan yang menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan secara lintas program studi.

Kata Kunci:

Manajemen Pendidikan;

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Perguruan Tinggi;

POAC;

STKIP Kusuma Negara

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

ABSTRACT

Keywords:

Civic Education;

College;

Education Management;

POAC;

STKIP Kusuma Negara

Citizenship Education in higher education plays a strategic role in

developing intelligent, democratic, and responsible citizens. However, the

effectiveness of its implementation depends not only on the quality of

instructional content but also on the effectiveness of management functions

that integrate planning, organizing, actuating, and controlling (POAC).

Studies examining the comprehensive implementation of management

functions in Citizenship Education across multiple academic programs

remain limited. This study aims to analyze the implementation of the POAC

management functions in Citizenship Education across six study programs

at STKIP Kusuma Negara, Jakarta. A qualitative approach with a case study

design was employed. The participants consisted of 42 informants,

including one Vice Chair for Academic Affairs, six Heads of Study Programs,

five Citizenship Education lecturers, and thirty students representing six

study programs. Data were collected through semi-structured interviews,

observations, and document analysis. Data were analyzed using the

interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, encompassing data

condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The

trustworthiness of the findings was ensured through source triangulation,

technique triangulation, and member checking. The findings indicate that

the implementation of the POAC management functions has been carried

out in an integrated manner. The planning function was reflected in the

preparation of course learning plans, the formulation of learning outcomes,

the provision of instructional materials, and the use of adaptive learning

media. The organizing function was implemented through the assignment

of lecturers based on their expertise, class allocation, scheduling, and

coordination among academic units. The actuating function was

demonstrated through active learning strategies, the integration of digital

technology, and the internalization of citizenship values. Meanwhile, the

controlling function was carried out through monitoring, evaluation,

academic supervision, and continuous follow-up aimed at improving

instructional quality. This study concludes that the implementation of the

POAC management functions supports the systematic, adaptive, and

sustainable delivery of Citizenship Education while strengthening the

integration between academic governance and the development of

students' civic competencies. These findings provide an empirical

contribution to the advancement of Citizenship Education management in

higher education, particularly in teacher education institutions that

implement Citizenship Education across multiple study programs.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat

strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan

bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai

bagian dari Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya

berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang negara, konstitusi, demokrasi, serta hak

dan kewajiban warga negara, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter dan

penguatan identitas kebangsaan mahasiswa. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki civic knowledge, civic skills, dan civic

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

disposition sehingga mampu menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam

kehidupan demokratis (Nurwardani et al., 2016). Dengan demikian, PKn tidak hanya dipahami

sebagai mata kuliah yang berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga sebagai instrumen

strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan mahasiswa. Pendidikan

Kewarganegaraan pada hakikatnya tidak hanya mengembangkan dimensi pengetahuan

kewargaan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik.

Pendidikan moral merupakan proses terencana untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan

kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral sehingga peserta didik

mampu hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, pembentukan civic disposition tidak dapat dipisahkan dari penguatan nilai

moral melalui proses pendidikan yang dikelola secara sistematis (Fatmawati et al., 2024).

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan semakin meningkat pada era digital yang ditandai

dengan perkembangan teknologi informasi, keterbukaan akses pengetahuan, serta perubahan

pola interaksi sosial dan politik masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi digital memiliki

akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi, namun kondisi tersebut juga

menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, intoleransi, serta

menurunnya kualitas partisipasi kewargaan. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan

dituntut untuk mampu membekali mahasiswa tidak hanya dengan pengetahuan kewargaan,

tetapi juga kemampuan berpikir kritis, keterampilan berpartisipasi, serta sikap yang

mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hamidah (2019), menjelaskan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi

tantangan globalisasi melalui pembentukan kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sebagai

warga negara. Di sisi lain, perkembangan teknologi pembelajaran juga mendorong perguruan

tinggi untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis

teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa masa kini.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya

ditentukan oleh substansi materi, tetapi juga oleh bagaimana proses pembelajaran dirancang

dan dikelola sehingga mampu membentuk partisipasi demokratis peserta didik. Kajian

terhadap Citizenship Education Longitudinal Study (CELS) menunjukkan bahwa pembelajaran

kewarganegaraan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan mampu meningkatkan civic

engagement, kesadaran demokratis, serta tanggung jawab warga negara. Temuan tersebut

mengindikasikan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh

kualitas pengelolaan proses pembelajaran, sehingga implementasi fungsi manajemen menjadi

aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Tria

et al., 2025).

Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan

oleh kualitas materi pembelajaran atau kompetensi dosen, tetapi juga dipengaruhi oleh

bagaimana proses pembelajaran tersebut dikelola secara sistematis. Dalam perspektif

manajemen pendidikan, pembelajaran merupakan suatu sistem yang melibatkan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan. Oleh karena itu,

implementasi fungsi manajemen menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan Pendidikan

Kewarganegaraan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Iriansyah & Saryono (2026) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses

pemanfaatan seluruh sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh aktivitas mengajar di kelas, tetapi juga oleh

kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola seluruh komponen pembelajaran secara

terpadu.

Kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam kajian manajemen pendidikan adalah

teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu Planning, Organizing,

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

Actuating, dan Controlling (POAC). Fungsi planning berkaitan dengan penyusunan tujuan,

perencanaan program, serta penyediaan perangkat pembelajaran. Fungsi organizing berkaitan

dengan pengaturan sumber daya, pembagian tugas, dan koordinasi antarunit. Fungsi actuating

menekankan pada pelaksanaan kegiatan yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya agar

tujuan organisasi tercapai. Sementara itu, fungsi controlling berfungsi untuk memastikan

bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana melalui kegiatan monitoring,

evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang

saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen yang berorientasi pada pencapaian tujuan

organisasi secara efektif (Terry, 1953). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di

perguruan tinggi, implementasi fungsi POAC menjadi penting karena pembelajaran PKn tidak

hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga membentuk

keterampilan dan karakter kewargaan yang memerlukan pengelolaan yang sistematis dan

berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan

memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan kompetensi kewargaan

mahasiswa. Widiatmaka & Purwoko (2021), menjelaskan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membangun karakter toleransi mahasiswa

melalui strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penelitian lain yang dilakukan oleh

Nuphanudin et al. (2024), menunjukkan bahwa integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan

manajemen peserta didik mampu membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab,

dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Selain itu, penelitian Anggrainy et al. (2023),

nemukan bahwa manajemen pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi

telah menerapkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan melalui

penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengelolaan materi pembelajaran, serta

evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada

satu institusi dan satu program studi sehingga belum memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai implementasi fungsi manajemen PKn pada konteks yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunisa & Ahmadi (2025), juga menunjukkan bahwa

manajemen pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada

beberapa program studi telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi dengan melibatkan dosen dan pimpinan program studi sebagai aktor utama dalam

pengelolaan pembelajaran. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menekankan pada integrasi

moderasi beragama dan belum secara khusus menggunakan fungsi manajemen POAC sebagai

kerangka analisis utama. Di sisi lain, penelitian mengenai implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan di perguruan tinggi umumnya masih menitikberatkan pada aspek substansi

pembelajaran, pembentukan karakter, atau strategi pembelajaran, sedangkan kajian yang

secara khusus menganalisis implementasi fungsi manajemen dalam penyelenggaraan

Pendidikan Kewarganegaraan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian

dilakukan pada satu program studi atau satu institusi sehingga belum menggambarkan

implementasi fungsi manajemen secara lintas program studi dalam satu perguruan tinggi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesenjangan

penelitian (research gap). Pertama, kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di

perguruan tinggi masih didominasi oleh penelitian yang berfokus pada aspek pembelajaran

dan pembentukan karakter, sementara penggunaan fungsi manajemen sebagai perspektif

analisis masih terbatas. Kedua, penelitian mengenai manajemen Pendidikan Kewarganegaraan

umumnya dilakukan pada satu program studi atau satu institusi sehingga belum memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai implementasi fungsi manajemen secara lintas

program studi. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi

fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kerangka Planning, Organizing,

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

Actuating, dan Controlling (POAC) pada enam program studi dalam satu perguruan tinggi

kependidikan, khususnya STKIP Kusuma Negara.

STKIP Kusuma Negara merupakan perguruan tinggi kependidikan di Jakarta memiliki

karakteristik yang menarik untuk dikaji dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan

Kewarganegaraan. Perguruan tinggi ini menyelenggarakan enam program studi, yaitu Program

Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), Pendidikan

Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Pendidikan Olahraga. Seluruh program studi tersebut

memiliki kewajiban menyelenggarakan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan

Kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan kurikulum pendidikan tinggi. Keberagaman

karakteristik keilmuan mahasiswa pada masing-masing program studi menjadi tantangan

tersendiri dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan, karena proses pembelajaran

tidak hanya dituntut untuk memenuhi capaian pembelajaran yang bersifat nasional, tetapi juga

harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan konteks akademik

mahasiswa pada setiap program studi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bergantung pada kompetensi dosen, tetapi juga

memerlukan implementasi fungsi manajemen yang efektif agar proses pembelajaran dapat

berlangsung secara sistematis, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan kompetensi

kewargaan mahasiswa

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada tiga

aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen POAC sebagai kerangka

analisis utama dalam mengkaji penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan

tinggi. Kedua, penelitian dilakukan secara lintas enam program studi, yaitu Pendidikan Bahasa

Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan

Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Olahraga

sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi fungsi

manajemen PKn. Ketiga, penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi kependidikan yang

memiliki karakteristik khusus karena seluruh program studinya bergerak pada bidang

pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi

manajemen Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi planning, organizing, actuating, dan

controlling pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam

mengenai implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi

planning, organizing, actuating, dan controlling pada enam program studi di STKIP Kusuma

Negara. Penelitian dilaksanakan di STKIP Kusuma Negara Jakarta yang memiliki enam

program studi, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD),

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Pendidikan Olahraga. Subjek penelitian

berjumlah 42 orang yang terdiri atas 1 Wakil Ketua I Bidang Akademik, 6 Ketua Program

Studi, 5 dosen pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan 30 mahasiswa yang

berasal dari enam program studi dengan masing-masing program studi diwakili oleh lima

mahasiswa. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan

keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan.

Objek penelitian adalah implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan

yang mencakup empat fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan

controlling. Fungsi planning meliputi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS),

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

capaian pembelajaran, bahan ajar, serta metode pembelajaran. Fungsi organizing mencakup

penugasan dosen, pengaturan jadwal, pembagian kelas, dan koordinasi antarprogram studi.

Fungsi actuating berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, penggunaan metode dan

media pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan.

Adapun fungsi controlling meliputi monitoring perkuliahan, evaluasi pembelajaran,

supervisi akademik, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan

studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada seluruh informan untuk memperoleh

informasi mengenai implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan.

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas akademik yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, studi dokumentasi

dilakukan terhadap kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, jadwal

perkuliahan, serta dokumen evaluasi pembelajaran. Instrumen utama penelitian adalah

peneliti (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan

format dokumentasi.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member

check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi tiga

tahapan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan

dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Melalui tahapan tersebut,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan pada enam program studi di

STKIP Kusuma Negara.

Tabel 1. Operasionalisasi Fokus Penelitian

Fokus

Indikator

Sumber Data

Teknik

Pengumpulan Data

Planning

RPS, CPL, bahan

ajar, metode

Ketua Prodi,

Dosen, Dokumen

Wawancara,

Dokumentasi

Organizing

Dosen, jadwal,

koordinasi

Waket I, Ketua

Prodi

Wawancara,

Dokumentasi

Actuating

Proses pembelajaran,

media, teknologi

Dosen, Mahasiswa

Observasi,

Wawancara

Controlling

Monitoring, evaluasi,

supervisi

Waket I, Ketua

Prodi, Dosen

Wawancara,

Dokumentasi

Sumber: Peneliti (2026)

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Fungsi Planning Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program

Studi di STKIP Kusuma Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi planning Pendidikan Kewarganegaraan pada

enam program studi di STKIP Kusuma Negara telah dilaksanakan secara sistematis melalui

penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penetapan capaian pembelajaran,

penyediaan bahan ajar, serta pemilihan media pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi diketahui bahwa

penyusunan RPS mengacu pada kurikulum perguruan tinggi dan kebijakan Mata Kuliah Wajib

Umum (MKWU). RPS yang digunakan memiliki struktur yang relatif sama pada seluruh

program studi, namun dosen diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran

dengan karakteristik mahasiswa. Capaian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

diarahkan pada penguasaan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Meskipun

capaian pembelajaran yang ditetapkan bersifat umum, implementasinya menunjukkan adanya

penyesuaian pada masing-masing program studi. Mahasiswa Pendidikan Matematika dan

Pendidikan Bahasa Inggris lebih diarahkan pada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan

masalah, sedangkan mahasiswa PG-PAUD dan PGSD lebih banyak memperoleh penguatan

pada aspek karakter dan keteladanan. Sementara itu, mahasiswa Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan memperoleh pendalaman materi yang lebih komprehensif

karena relevan dengan bidang keilmuan mereka. Bahan ajar yang digunakan berupa buku ajar

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, modul digital, artikel ilmiah, serta

bahan presentasi yang disusun oleh dosen pengampu. Selain itu, dosen juga memanfaatkan

isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran.

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa diketahui bahwa penggunaan bahan ajar yang

kontekstual membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu mahasiswa memahami

relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dengan kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran

yang digunakan cukup beragam, antara lain LCD proyektor, video pembelajaran, Google

Classroom, Learning Management System (LMS), dan aplikasi konferensi daring. Penggunaan

media digital semakin meningkat terutama untuk mendukung penyampaian materi, pemberian

tugas, serta komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi

planning tidak hanya berorientasi pada penyusunan perangkat pembelajaran, tetapi juga pada

kesiapan sumber belajar dan media yang mendukung proses pembelajaran.

Tabel 2. Implementasi Fungsi Planning Pendidikan Kewarganegaraan

pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator

Temuan Penelitian

Informan

Dominan

Analisis Singkat

Rencana

Pembelajaran

Semester (RPS)

Seluruh program studi

menggunakan RPS yang

mengacu pada

kurikulum institusi dan

kebijakan MKWU

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Wakil

Ketua I,

Ketua

Prodi,

Dosen

Terdapat standarisasi

perangkat pembelajaran

sehingga memudahkan

pengelolaan PKn lintas

program studi.

Capaian

Pembelajaran

Capaian pembelajaran

diarahkan pada

penguasaan civic

knowledge, civic skills,

dan civic disposition.

Ketua

Prodi,

Dosen

Capaian pembelajaran

bersifat umum, tetapi

implementasinya

disesuaikan dengan

karakteristik masing-

masing program studi.

Bahan Ajar

Bahan ajar terdiri atas

buku ajar PKn, modul

digital, artikel ilmiah,

dan isu-isu aktual

kewarganegaraan.

Dosen,

Mahasiswa

Bahan ajar yang

kontekstual membantu

mahasiswa memahami

keterkaitan PKn dengan

kehidupan sehari-hari.

Media

Pembelajaran

Dosen menggunakan

LCD, video

pembelajaran, LMS, dan

Google Classroom.

Dosen,

Mahasiswa

Pemanfaatan media

digital mendukung

pembelajaran yang lebih

interaktif dan fleksibel.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

Temuan tersebut sesuai dengan teori POAC yang dikemukakan Terry yang menempatkan

planning sebagai fungsi dasar manajemen yang menentukan tujuan, strategi, prosedur, dan

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi (Terry, 1953). Dalam konteks

pendidikan, perencanaan bukan sekadar penyusunan dokumen pembelajaran, tetapi merupakan

proses sistematis untuk menentukan arah pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat dicapai

secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan RPS, capaian pembelajaran, bahan ajar, dan media

pembelajaran merupakan indikator penting dalam implementasi fungsi planning. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggrainy et al. (2023), yang menemukan bahwa

manajemen pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi diawali dengan

penyusunan RPS, pengorganisasian materi, serta penetapan sumber belajar yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran

merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, hasil

penelitian ini juga memperkuat pandangan Masnun & Pratama (2020), yang menyatakan

bahwa implementasi kurikulum MKWU Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

harus memperhatikan sinkronisasi antara kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan

institusi. Mereka menemukan adanya disharmoni dalam pengaturan kurikulum Pendidikan

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memengaruhi efektivitas

implementasi pembelajaran di perguruan tinggi. Lebih lanjut, Iriansyah & Saryono (2026),

menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan tidak lagi dipahami sebagai instrumen

administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang menentukan

mutu penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia,

pembiayaan, dan sistem penjaminan mutu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi

planning pada Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan pada penguatan kualitas

pembelajaran yang berkelanjutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya

perencanaan sebagai fondasi penyelenggaraan pembelajaran. Namun, penelitian ini memiliki

perbedaan karena dilakukan pada enam program studi yang memiliki karakteristik mahasiswa

yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan dosen perlu melakukan penyesuaian strategi

pembelajaran tanpa mengubah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Implikasi teoretis

dari temuan ini adalah bahwa fungsi planning dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu

dipahami sebagai proses yang bersifat adaptif dan kontekstual. Sementara itu, implikasi

praktisnya adalah perlunya pengembangan RPS, bahan ajar, dan media pembelajaran yang

lebih fleksibel agar mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dari berbagai program

studi. Dengan demikian, implementasi fungsi planning Pendidikan Kewarganegaraan di

STKIP Kusuma Negara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori POAC. Namun,

perencanaan pembelajaran perlu terus dikembangkan agar lebih adaptif terhadap karakteristik

mahasiswa dan perkembangan pendidikan tinggi di era digital.

Implementasi Fungsi Organizing Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program

Studi di STKIP Kusuma Negara

Implementasi fungsi organizing dilakukan melalui pengaturan dosen pengampu,

pembagian kelas, penyusunan jadwal, dan koordinasi akademik. Berdasarkan hasil penelitian,

penugasan dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh pimpinan institusi

dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman mengajar

dosen. Sebagian besar dosen pengampu memiliki latar belakang Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan sehingga dinilai memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola

pembelajaran. Pembagian kelas dilakukan berdasarkan jumlah mahasiswa pada masing-

masing program studi. Program studi dengan jumlah mahasiswa yang lebih besar memiliki

lebih dari satu kelas, sedangkan program studi dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit

digabungkan dalam satu kelas sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Hasil observasi

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

menunjukkan bahwa pembagian kelas yang proporsional memberikan kesempatan kepada

dosen untuk mengelola pembelajaran secara lebih efektif dan memungkinkan interaksi yang

lebih intensif dengan mahasiswa. Jadwal perkuliahan disusun setiap awal semester oleh bagian

akademik dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan dosen pengampu. Secara

umum, jadwal perkuliahan berjalan dengan baik, meskipun pada beberapa kesempatan

ditemukan kendala berupa benturan jadwal dosen atau penggunaan ruang kelas. Kendala

tersebut biasanya diselesaikan melalui koordinasi antara program studi dan bagian akademik.

Koordinasi menjadi salah satu aspek penting dalam fungsi organizing. Berdasarkan hasil

wawancara, koordinasi dilakukan melalui rapat akademik, komunikasi informal, serta evaluasi

rutin pada setiap akhir semester. Koordinasi yang baik antara Wakil Ketua I Bidang

Akademik, Ketua Program Studi, dan dosen pengampu menjadi faktor yang mendukung

kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh program studi.

Tabel 3. Implementasi Fungsi Organizing Pendidikan Kewarganegaraan

pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator

Temuan Penelitian

Informan

Dominan

Analisis Singkat

Dosen Pengampu

Penugasan dosen

dilakukan berdasarkan

kompetensi dan latar

belakang keilmuan PKn.

Wakil

Ketua I,

Ketua

Prodi

Kompetensi dosen

menjadi faktor utama

dalam menjamin kualitas

pembelajaran PKn.

Pembagian Kelas

Pembagian kelas

dilakukan berdasarkan

jumlah mahasiswa pada

masing-masing program

studi.

Ketua

Prodi

Pembagian kelas yang

proporsional

meningkatkan efektivitas

pembelajaran dan

interaksi dosen-

mahasiswa.

Jadwal

Perkuliahan

Jadwal perkuliahan

disusun oleh bagian

akademik dan

dikoordinasikan dengan

program studi.

Wakil

Ketua I,

Ketua

Prodi

Jadwal yang terstruktur

mendukung kelancaran

penyelenggaraan PKn.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan

melalui rapat akademik

dan komunikasi rutin

antara pimpinan dan

dosen.

Wakil

Ketua I,

Ketua

Prodi,

Dosen

Koordinasi yang baik

menjadi faktor

pendukung implementasi

PKn lintas program studi.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Temuan tersebut sesuai dengan teori Terry yang menyatakan bahwa organizing

merupakan proses mengelompokkan kegiatan, membagi tugas, menetapkan hubungan kerja,

dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Terry, 1953). Dalam

konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pengorganisasian tidak hanya menyangkut pembagian

tugas mengajar, tetapi juga mencakup pengelolaan mahasiswa, pengaturan jadwal, dan

koordinasi antarunit akademik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Khoirunisa &

Ahmadi (2025), yang menemukan bahwa keberhasilan manajemen pembelajaran Mata Kuliah

Kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara pimpinan program studi dan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

dosen pengampu. Mereka menegaskan bahwa komunikasi yang baik menjadi faktor

pendukung utama dalam penyelenggaraan pembelajaran yang efektif.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nuphanudin et al. (2024), yang

menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terintegrasi

dengan sistem manajemen mahasiswa. Integrasi tersebut diperlukan untuk membangun warga

negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki

kepedulian sosial yang tinggi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan

penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada satu atau dua program

studi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada enam program studi sekaligus.

Konsekuensinya, proses pengorganisasian menjadi lebih kompleks karena harus

mempertimbangkan perbedaan jumlah mahasiswa, karakteristik program studi, dan kebutuhan

pembelajaran yang berbeda. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa fungsi organizing

dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi

juga kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi lintas program studi. Adapun

implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan sistem koordinasi akademik yang lebih

terintegrasi sehingga penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan dapat berjalan secara

lebih efektif. Dengan demikian, implementasi fungsi organizing Pendidikan Kewarganegaraan

di STKIP Kusuma Negara telah berjalan dengan baik melalui pengelolaan sumber daya dan

koordinasi yang memadai. Namun, kompleksitas penyelenggaraan lintas program studi

memerlukan sistem koordinasi yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Implementasi Fungsi Actuating Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program

Studi di STKIP Kusuma Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi actuating merupakan aspek yang paling

terlihat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan karena berkaitan langsung

dengan proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS

yang telah disusun sebelumnya. Dosen tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis,

tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena sosial, politik, dan kebangsaan yang sedang

berkembang sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Metode pembelajaran yang

digunakan cukup beragam. Selain metode ceramah, dosen juga menerapkan diskusi kelompok,

studi kasus, problem based learning, presentasi, dan debat akademik. Mahasiswa menyatakan

bahwa penggunaan metode yang variatif membuat mereka lebih aktif dalam mengikuti

pembelajaran dan mendorong mereka untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan

kewarganegaraan. Dalam aspek teknologi pembelajaran, dosen memanfaatkan berbagai

platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Penggunaan Google Classroom,

LMS, video pembelajaran, dan aplikasi konferensi daring membantu dosen dalam

menyampaikan materi, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi pembelajaran.

Pemanfaatan teknologi juga mempermudah mahasiswa mengakses sumber belajar secara

mandiri. Internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dilakukan melalui berbagai aktivitas

pembelajaran, seperti diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila, kajian isu demokrasi, penguatan

sikap toleransi, serta refleksi terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa

mengakui bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya meningkatkan

pemahaman mereka tentang konsep-konsep kewargaan, tetapi juga membentuk sikap yang

lebih toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 4. Implementasi Fungsi Actuating Pendidikan Kewarganegaraan

pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator

Temuan Penelitian

Informan

Dominan

Analisis Singkat

Proses

Pembelajaran

dilaksanakan sesuai RPS

Dosen,

Pembelajaran menjadi

lebih kontekstual dan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

Pembelajaran

dan dikaitkan dengan

isu-isu aktual

kewarganegaraan.

Mahasiswa

relevan dengan

kehidupan mahasiswa.

Metode

Pembelajaran

Metode yang digunakan

meliputi ceramah,

diskusi, studi kasus,

problem based learning,

presentasi, dan debat

akademik.

Dosen,

Mahasiswa

Variasi metode

pembelajaran

meningkatkan partisipasi

dan kemampuan berpikir

kritis mahasiswa.

Teknologi

Pembelajaran

Dosen memanfaatkan

LMS, Google

Classroom, video

pembelajaran, dan media

digital lainnya.

Dosen,

Mahasiswa

Teknologi pembelajaran

memperluas akses

mahasiswa terhadap

sumber belajar.

Internalisasi

Nilai

Kewarganegar

aan

Nilai Pancasila,

demokrasi, toleransi, dan

tanggung jawab warga

negara diintegrasikan

dalam pembelajaran.

Dosen,

Mahasiswa

Internalisasi nilai

dilakukan secara

berkelanjutan melalui

materi, diskusi, dan

keteladanan dosen.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Temuan tersebut sesuai dengan teori Terry yang menyatakan bahwa actuating merupakan

proses menggerakkan seluruh sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai (Terry, 1953).

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, fungsi actuating tidak hanya bermakna

pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga proses internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan

pengembangan kompetensi kewargaan mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Widayanti et al. (2024), yang menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis e-learning

telah menjadi strategi penting dalam pendidikan tinggi. Pemanfaatan LMS, Google

Classroom, dan media digital memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih fleksibel dan

meningkatkan partisipasi mahasiswa. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian

Widiatmaka & Purwoko (2021), yang menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan

memiliki peran strategis dalam membangun karakter toleransi mahasiswa. Mereka

menegaskan bahwa peran dosen sangat penting dalam mengembangkan karakter mahasiswa

melalui strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, Hardiyanto et al. (2025),

menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kontribusi besar

dalam mempromosikan moderasi beragama melalui pendekatan kurikulum integratif, metode

pembelajaran aktif, dan penguatan nilai toleransi. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian

Saryono et al. (2024), yang menegaskan bahwa pendidikan karakter bangsa harus menjadi

bagian integral dari proses pendidikan karena karakter warga negara merupakan fondasi

kehidupan demokratis. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada akhirnya diarahkan

agar mahasiswa memahami bahwa negara tidak hanya dipandang sebagai institusi politik,

tetapi sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi hak-

hak warga negara. Pemahaman tersebut penting karena keberhasilan implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang memahami konsep negara

secara normatif, tetapi juga memiliki kesadaran kritis terhadap fungsi perlindungan, keadilan,

dan kesejahteraan yang harus dijalankan negara (Iriansyah & Saryono, 2025).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya

pembelajaran aktif dan internalisasi nilai kewarganegaraan. Perbedaannya, penelitian ini

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran menjadi unsur yang semakin penting dalam

implementasi fungsi actuating di perguruan tinggi. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah

bahwa fungsi actuating perlu dipahami sebagai proses pedagogis yang interaktif, partisipatif,

dan berbasis teknologi. Implikasi praktisnya adalah perlunya peningkatan kompetensi dosen

dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, implementasi fungsi actuating Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP

Kusuma Negara menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer

pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi

kewargaan melalui pembelajaran aktif dan berbasis teknologi.

Implementasi Fungsi Controlling Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program

Studi di STKIP Kusuma Negara.

Implementasi fungsi controlling dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi,

supervisi, dan tindak lanjut. Monitoring dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan

Ketua Program Studi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung sesuai

dengan jadwal dan RPS yang telah ditetapkan. Monitoring juga dilakukan melalui

pemeriksaan administrasi pembelajaran, kehadiran dosen, dan pelaporan aktivitas perkuliahan.

Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas individu, tugas kelompok,

Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Selain menilai aspek

pengetahuan, dosen juga melakukan penilaian terhadap partisipasi mahasiswa, kemampuan

berpikir kritis, serta sikap yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Supervisi akademik

dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan memberikan masukan

kepada dosen. Hasil supervisi menunjukkan bahwa secara umum pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang

perlu ditingkatkan, terutama dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran dan pengembangan

bahan ajar berbasis digital. Tindak lanjut dilakukan melalui perbaikan RPS, pengembangan

bahan ajar, peningkatan kompetensi dosen, serta penguatan koordinasi antarprogram studi.

Dengan demikian, fungsi controlling tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi

juga menjadi sarana untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan

secara berkelanjutan.

Tabel 5. Implementasi Fungsi Controlling Pendidikan Kewarganegaraan

pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator

Temuan Penelitian

Informan

Dominan

Analisis Singkat

Monitoring

Monitoring dilakukan

oleh Wakil Ketua I

Bidang Akademik dan

Ketua Program Studi

melalui pemantauan

pelaksanaan perkuliahan

dan administrasi

pembelajaran.

Wakil

Ketua I,

Ketua

Prodi

Monitoring memastikan

pembelajaran berjalan

sesuai dengan RPS dan

jadwal yang telah

ditetapkan.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan

melalui tugas, UTS,

UAS, dan penilaian

partisipasi mahasiswa.

Dosen,

Mahasiswa

Evaluasi tidak hanya

menilai aspek

pengetahuan, tetapi juga

partisipasi dan sikap

mahasiswa.

Supervisi

Supervisi akademik

dilakukan secara berkala

Wakil

Ketua I,

Supervisi berfungsi

sebagai sarana

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran.

Ketua

Prodi

pembinaan dan

peningkatan mutu

pembelajaran.

Tindak Lanjut

Dilakukan perbaikan

RPS, pengembangan

bahan ajar, peningkatan

kompetensi dosen, dan

penyempurnaan metode

pembelajaran.

Wakil

Ketua I,

Ketua

Prodi,

Dosen

Tindak lanjut

menunjukkan adanya

komitmen terhadap

peningkatan mutu secara

berkelanjutan.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Temuan tersebut sesuai dengan teori Terry yang menyatakan bahwa controlling

merupakan proses mengukur, membandingkan, dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan agar

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Terry, 1953). Dalam konteks pendidikan,

pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen

peningkatan mutu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggrainy et al. (2023), yang

menunjukkan bahwa pengawasan pembelajaran dilakukan melalui observasi lapangan oleh

pimpinan program studi untuk memastikan kesesuaian antara RPS dan pelaksanaan

pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara formatif maupun sumatif sebagai bagian dari

pengendalian mutu pembelajaran. Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh Iriansyah &

Saryono (2026), yang menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal dan pengelolaan

berbasis data menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara

berkelanjutan. Pengawasan tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif semata, tetapi

sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu (continuous quality improvement). Selain itu,

penelitian Saryono, et al. (2024), menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter dan

kewargaan memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Artinya,

pengawasan pembelajaran juga perlu memperhatikan lingkungan sosial yang memengaruhi

pembentukan karakter mahasiswa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan

monitoring dan evaluasi sebagai instrumen pengendalian mutu. Namun, penelitian ini

menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan

kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa

fungsi controlling dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus dipahami sebagai bagian dari

sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Adapun implikasi praktisnya adalah perlunya

pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi agar pengawasan

pembelajaran menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian,

implementasi fungsi controlling Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara telah

berjalan dengan baik melalui monitoring, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut yang

berorientasi pada peningkatan mutu. Fungsi ini menjadi penutup sekaligus penghubung bagi

siklus manajemen POAC sehingga penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan dapat

berlangsung secara berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan warga negara

yang berkarakter.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini

memperluas penerapan teori POAC dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di

perguruan tinggi dengan menunjukkan bahwa fungsi planning, organizing, actuating, dan

controlling tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap karakteristik

mahasiswa dan perkembangan teknologi. Secara praktis, penelitian ini memberikan model

implementasi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan lintas enam program studi yang dapat

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

menjadi rujukan bagi perguruan tinggi kependidikan dalam meningkatkan mutu

penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi manajemen Pendidikan

Kewarganegaraan pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara telah dilaksanakan

melalui empat fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan

controlling. Pada aspek planning, penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan telah

didukung oleh perencanaan pembelajaran yang sistematis melalui penyusunan RPS,

penetapan capaian pembelajaran, penyediaan bahan ajar, dan penggunaan media pembelajaran

yang relevan. Pada aspek organizing, pengelolaan sumber daya akademik dilakukan melalui

penugasan dosen sesuai kompetensi, pembagian kelas yang proporsional, penyusunan jadwal,

dan koordinasi yang baik antarunit akademik. Selanjutnya, pada aspek actuating, proses

pembelajaran telah dilaksanakan secara aktif dengan memanfaatkan berbagai metode dan

teknologi pembelajaran serta mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam setiap

kegiatan pembelajaran. Sementara itu, pada aspek controlling, monitoring, evaluasi, supervisi,

dan tindak lanjut telah dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya

peningkatan mutu pembelajaran. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa

implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada

aspek administratif, tetapi juga bersifat adaptif terhadap karakteristik mahasiswa,

perkembangan teknologi pembelajaran, dan tuntutan pendidikan tinggi. Dengan demikian,

keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat

dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengintegrasikan fungsi planning, organizing,

actuating, dan controlling secara sistematis dan berkelanjutan.

Selanjutnya peneliti merekomendasikan beberapa saran, diantaranya bagi perguruan

tinggi, diperlukan penguatan kebijakan dan sistem penjaminan mutu Pendidikan

Kewarganegaraan agar implementasi fungsi manajemen dapat berjalan secara lebih

terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan tinggi di era digital. Selain itu,

pengembangan infrastruktur pembelajaran berbasis teknologi perlu terus ditingkatkan untuk

mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Bagi program studi,

diperlukan peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Umum

Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam penyusunan perangkat pembelajaran,

pengembangan bahan ajar, dan pelaksanaan evaluasi agar tercipta standar mutu yang lebih

baik dan berkelanjutan. Bagi dosen pengampu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan

kompetensi profesional dan pedagogik, khususnya dalam pengembangan metode

pembelajaran aktif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta strategi internalisasi nilai-nilai

kewarganegaraan sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi,

tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi kewargaan mahasiswa. Bagi peneliti

selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu perguruan tinggi dengan pendekatan

kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perguruan tinggi yang

lebih beragam dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods sehingga

diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi manajemen Pendidikan

Kewarganegaraan di perguruan tinggi Indonesia.

5. Daftar Pustaka

Anggrainy, D. N., Setyowati, S., & Riyanto, Y. (2023). Manajemen Pembelajaran Mata Kuliah

Kewarganegaraan di Akademi Refraksi Optisi Surabaya. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan

Dan Pembelajaran, 4(20), 795–802.

https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.350

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

Fatmawati, F., Fadillah, N., & Kurnia, H. (2024). Urgensi Penerapan Pendidikan Moral di

Masyarakat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP), 2(2), 148–152.

https://doi.org/https://doi.org/10.61476/1ndf4t58

Hamidah, H. (2019). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. Forum

Paedagogik, 11(01), 27–39. https://doi.org/10.24952/paedagogik.v11i1.1776

Hardiyanto, L., Saryono, S., & Romdanih, R. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Indonesia. Jurnal

Citizenship Virtues, 5(2), 155–161. https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v5i2.2483

Iriansyah, H. S., & Saryono, S. (2025). Negara , Kedaulatan , dan Perlindungan Rakyat :

Analisis Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam

Perspektif Ilmu Negara. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP), 3(1),

78–86. https://doi.org/https://doi.org/10.61476/gw383e69

Iriansyah, H. S., & Saryono, S. (2026). Manajemen Sekolah (Konsep, Teori Dan Strategi). CV.

Widina Media Utama.

Khoirunisa, A., & Ahmadi, A. (2025). Manajemen Pembelajaran Mata Kuliah

Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama Pada Program Studi MPI, TBG, dan PAI IAIN

Palangka Raya. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(1), 64–80.

https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jmp.v10i1.371

Masnun, M. A., & Pratama, R. N. (2020). Disharmoni Dalam Pengaturan Kurikulum,

Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jurnal

Supremasi, 10(2), 9–18. https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.972

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods

Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Nuphanudin, N., Wardani, H. K., Gmaliel, F. X., Pattipeilohy, P., Ansori, A. S., & Kristiawan,

M. (2024). Growing up citizens: mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dan

manajemen peserta didik. Jurnal Konseling Dan Pendidikan, 12(3), 41–55.

https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1114700

Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Winataputra, U. S., Budimansyah, D., Sapriya, S., Winarno,

W., Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, E., Priyautama, F., &

Festanto, A. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Direktorat

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Saryono, Iriansyah, S. H., & Hardiyanto, L. (2024). Konsep Dasar Pendidikan Budaya dan

Karakter Bangsa. Jurnal Citizenship Virtues, 4(1), 661–673.

https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1959

Saryono, S., Astuti, S., & Susi, S. (2024). The Role of the Tri Pusat Pendidikan in Combating

Cyberbullying in Adolescents. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara,

15(2), 179–188. https://doi.org/10.37640/jip.v15i2.1827

Terry, G. R. (1953). Principles of management. (p. 647 p.). R. D. Irwin.

Tria, H., Sari, W., Andreswari, D., Irfan, A., & Hadi, I. (2025). Implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan Dan Citizenship Education Longitudinal Study (CELS) Dalam

Pembentukan Warga Negara Demokratis. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan

Politik (JPKP), 3(1), 95–102. https://doi.org/https://doi.org/10.61476/5y1g5a32

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Junni 2026, page: 75-90

E-ISSN: 3025-9843

Herinto Sidik Iriansyah et.al (Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen....)

Widayanti, F. D., Yuniarto, E., Suryanti, E. W., & Rahayuningsih, S. (2024). Manajemen

Pembelajaran Berbasis E-Learning pada Perguruan Tinggi. Konstruktivisme : Jurnal

Pendidikan Dan Pembelajaran, 16(1), 64–82.

https://doi.org/10.35457/konstruk.v16i1.3016

Widiatmaka, P., & Purwoko, A. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana

Untuk Membangun Karakter Toleransi di Perguruan Tinggi. WASKITA: Jurnal

Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter, 5(1), 171–186.

https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.02.8