Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

Kasus Teror Pocong Di Daerah Geneng Kabupaten

Ngawi Dalam Perspektif Hukum

Adinia Risneira

, Zaskia Ramadhani

b,2

, Muhammad Hanif

c,3

a,b,c

Universitas PGRI Madiun, Jl. Auri No. 14-16, Madiun and 63118, Indonesia

adinia_2402101224@mhs.unipma.ac.id;

zaskia_2402101220@mhs.unipma.ac.id;

hanif@unipma.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Maret 2026

Direvisi: 15 April 2026

Disetujui: 29 Mei 2026

Tersedia Daring:30 Juni 2026

Fenomena teror pocong merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap ketertiban

umum yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap unsur budaya dan

supranatural untuk menimbulkan rasa takut serta keresahan. Meskipun tindakan tersebut

sering dianggap sebagai candaan oleh pelaku, dalam praktiknya teror pocong berpotensi

mengganggu keamanan masyarakat dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena

teror pocong, mengkaji dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta menganalisis

penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindakan tersebut sebagai bentuk gangguan

ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case

approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif

menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena

teror pocong dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kenakalan remaja, rendahnya

kesadaran hukum, kondisi lingkungan yang minim pengawasan, pengaruh media sosial,

serta pemanfaatan kepercayaan masyarakat terhadap budaya lokal. Dari perspektif

hukum pidana, tindakan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hiburan

apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti menimbulkan rasa takut,

mengganggu ketertiban umum, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena

itu, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang relevan

dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sesuai dengan

karakteristik perbuatannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan

ketertiban umum serta penegakan hukum terhadap fenomena sosial yang berkembang di

masyarakat.

Kata Kunci:

Teror pocong

Hukum pidana

Ketertiban umum

Peneltian hukum normatif

Indonesia

ABSTRACT

Keywords:

Pocong teror

Criminal law

Public order

Normative legal research

Indonesia

The phenomenon of pocong terror represents a form of public order disturbance that

exploits cultural beliefs in supernatural entities to create fear and anxiety within society.

Although such acts are often perceived by perpetrators as harmless pranks, they may disrupt

public security and give rise to criminal liability under Indonesian law. This study aims to

analyze the factors contributing to the emergence of the pocong terror phenomenon,

examine its social impacts on the community, and analyze the application of Indonesian

criminal law to such acts as a form of public order disturbance. This research employed a

normative legal research method using both the statutory approach and the case approach.

The study relied exclusively on secondary legal materials, consisting of primary, secondary,

and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively

using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the emergence of pocong

terror is influenced by several factors, including juvenile delinquency, low levels of legal

awareness, inadequate environmental supervision, the influence of social media, and the

exploitation of cultural beliefs that remain prevalent within certain communities. From the

perspective of Indonesian criminal law, such conduct cannot merely be regarded as

entertainment if it fulfills the legal elements of a criminal offense, including causing fear,

disturbing public order, or resulting in harm to others. Therefore, the provisions of *Law

Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code*, together with other relevant

legislation, may serve as the legal basis for imposing criminal liability on perpetrators

according to the characteristics and legal consequences of their actions. This study is

expected to contribute to the development of criminal law scholarship, particularly

regarding the protection of public order and the application of criminal law to emerging

social phenomena in Indonesia.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap

warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas rasa aman, ketertiban, dan

kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang

mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat perlu mendapatkan

perhatian dan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gangguan terhadap

ketertiban umum tidak selalu berbentuk tindak pidana konvensional seperti pencurian,

penganiayaan, atau perusakan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tindakan yang dilakukan

dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau kepanikan di tengah masyarakat, salah satunya

adalah aksi menyamar sebagai sosok pocong untuk menakut-nakuti warga. Meskipun pada

sebagian pelaku tindakan tersebut dianggap sebagai candaan atau hiburan, perbuatan tersebut

dapat menimbulkan dampak yang serius, baik terhadap kondisi psikologis korban maupun

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum (Salea Y, 2020).

Pocong merupakan salah satu sosok yang dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia,

khususnya masyarakat Jawa. Kepercayaan mengenai keberadaan pocong sebagai bagian dari

cerita rakyat dan budaya lokal masih berkembang di sebagian masyarakat sehingga

kemunculan seseorang yang sengaja menyamar menggunakan kain kafan sering kali

memunculkan kepanikan, terutama apabila dilakukan pada malam hari atau di lokasi yang sepi.

Dalam perspektif hukum, yang menjadi fokus bukanlah keberadaan makhluk gaib tersebut,

melainkan tindakan manusia yang dengan sengaja memanfaatkan kepercayaan masyarakat

untuk menimbulkan rasa takut, keresahan, atau bahkan kerugian bagi orang lain (Zulkifli &

Fitria, 2023). Fenomena teror pocong pernah diberitakan terjadi di beberapa daerah di

Indonesia dan menimbulkan perhatian masyarakat maupun aparat penegak hukum. Aksi

tersebut umumnya dilakukan dengan mengenakan kain putih menyerupai pocong, kemudian

muncul secara tiba-tiba di jalan, permukiman, maupun tempat yang minim penerangan. Dalam

beberapa kasus, tindakan tersebut menyebabkan kepanikan masyarakat, terganggunya aktivitas

warga, bahkan memicu tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dicurigai sebagai

pelaku (Zulkifli & Fitria, 2023).

Kecamatan Geneng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa

Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi dalam Kecamatan Geneng

Dalam Angka 2024, Kecamatan Geneng memiliki luas wilayah sekitar 54,20 km² dengan

jumlah penduduk sebanyak 52.799 jiwa pada tahun 2023. Sebagian besar masyarakat bekerja

pada sektor pertanian, sedangkan sektor perdagangan dan jasa juga turut mendukung aktivitas

perekonomian masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai

budaya lokal menjadikan isu-isu yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional masih sering

menjadi perhatian masyarakat. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2024). Kecamatan

Geneng Dalam Angka 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Kecamatan Geneng

sempat dihadapkan pada adanya informasi mengenai dugaan aksi teror pocong yang

menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi perhatian

karena tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban

umum. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap informasi yang beredar, tindakan seseorang

yang dengan sengaja menyamar sebagai pocong untuk menakut-nakuti masyarakat merupakan

suatu perbuatan yang perlu dikaji dari perspektif hukum pidana, terutama terkait dengan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

perlindungan terhadap rasa aman masyarakat dan penegakan ketertiban umum.

Dalam hukum pidana Indonesia belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur

mengenai tindak pidana teror pocong. Namun demikian, bukan berarti perbuatan tersebut tidak

dapat dikenai sanksi hukum. Apabila dari tindakan tersebut timbul ancaman, rasa takut,

kerugian, luka, kecelakaan, atau akibat hukum lainnya, maka aparat penegak hukum dapat

menerapkan ketentuan pidana yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan

lainnya yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap ketentuan hukum yang

dapat diterapkan terhadap pelaku berdasarkan karakteristik perbuatannya (Zulkifli & Fitria,

2023). Penelitian mengenai gangguan ketertiban umum telah banyak dilakukan oleh peneliti

sebelumnya. Sebagian besar penelitian membahas tindak pidana yang mengganggu keamanan

masyarakat, penerapan hukum pidana terhadap perbuatan tidak menyenangkan, maupun

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Namun demikian, kajian yang secara

khusus membahas fenomena teror pocong sebagai bentuk gangguan ketertiban umum dari

perspektif hukum pidana, khususnya yang dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat di

Kecamatan Geneng, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang

penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan kajian hukum pidana, terutama mengenai penerapan norma hukum terhadap

fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-

faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena teror pocong di Kecamatan Geneng,

Kabupaten Ngawi; (2) menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat; dan

(3) mengkaji penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindakan teror pocong sebagai

bentuk gangguan ketertiban umum. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi

akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi bahan pertimbangan

bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga keamanan,

ketertiban, dan rasa aman masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian

hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum

yang mengatur suatu permasalahan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan (Negara, 2023). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan

tindakan yang mengganggu ketertiban umum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan

kasus dilakukan melalui analisis terhadap berbagai kasus serupa yang pernah terjadi di

Indonesia sebagaimana diberitakan oleh media massa yang kredibel dan dibahas dalam literatur

ilmiah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder

yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta

publikasi resmi dari instansi pemerintah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap objek

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),

yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur

yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

analitis untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan hukum serta penerapan ketentuan

pidana terhadap tindakan teror pocong sebagai bentuk gangguan ketertiban umum.

3. Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Geneng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa

Timur. Berdasarkan publikasi Kecamatan Geneng Dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi, Kecamatan Geneng memiliki luas wilayah

sebesar 54,20 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 52.799 jiwa pada tahun 2023. Sebagian

besar penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor perdagangan, industri kecil, dan

jasa turut berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, masyarakat Kecamatan

Geneng masih mempertahankan berbagai nilai budaya dan tradisi lokal yang memengaruhi

kehidupan sosial serta interaksi antarwarga. Dalam beberapa tahun terakhir, informasi

mengenai dugaan aksi teror pocong sempat beredar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk

dikaitkan dengan wilayah Kecamatan Geneng. Meskipun tidak seluruh informasi tersebut dapat

diverifikasi sebagai peristiwa pidana yang benar-benar terjadi, fenomena tersebut tetap

menimbulkan perhatian masyarakat karena berpotensi menciptakan rasa takut, keresahan, dan

gangguan terhadap ketertiban umum. Dari perspektif hukum, yang menjadi objek kajian

bukanlah keberadaan makhluk gaib, melainkan tindakan seseorang yang dengan sengaja

memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk menimbulkan ketakutan atau kepanikan.

Secara umum, teror pocong dapat dipahami sebagai tindakan seseorang yang menyamar

menggunakan kain kafan menyerupai pocong dan secara sengaja muncul di tempat-tempat

umum untuk menakut-nakuti masyarakat. Tindakan tersebut umumnya dilakukan pada malam

hari di lokasi yang minim penerangan, seperti jalan yang sepi, kawasan permukiman, maupun

area persawahan. Terlepas dari motif pelaku, tindakan tersebut berpotensi mengganggu rasa

aman masyarakat dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur hukum,

penelitian terdahulu, serta berbagai pemberitaan yang kredibel mengenai kasus serupa di

Indonesia, terdapat beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi munculnya fenomena teror

pocong. Faktor pertama adalah kenakalan remaja dan motif iseng. Dalam berbagai kasus yang

pernah diberitakan, pelaku umumnya menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk hiburan

atau lelucon tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial

sebagian pelaku.

Faktor kedua adalah kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya tindakan tersebut.

Minimnya penerangan jalan, kurangnya pengawasan di lokasi tertentu, serta kondisi

lingkungan yang relatif sepi pada malam hari memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

melakukan aksinya tanpa mudah dikenali. Faktor ketiga adalah faktor sosial budaya.

Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap keberadaan makhluk gaib yang masih berkembang

dalam kehidupan sosial menyebabkan penyamaran sebagai pocong lebih mudah menimbulkan

kepanikan dibandingkan bentuk ancaman lainnya. Dengan demikian, pelaku memanfaatkan

persepsi dan kepercayaan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor keempat adalah

perkembangan media sosial. Beredarnya konten-konten horor maupun video yang

menampilkan aksi serupa dapat mendorong munculnya perilaku imitasi, khususnya di kalangan

remaja yang ingin memperoleh perhatian atau popularitas di media sosial. Fenomena tersebut

menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi juga dapat memengaruhi munculnya

perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, upaya pencegahan menjadi aspek

penting dalam meminimalkan terjadinya tindakan serupa. Peningkatan kesadaran hukum

masyarakat, penyediaan penerangan jalan yang memadai, penguatan sistem keamanan

lingkungan, serta kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan

langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan teror pocong tidak dapat

dipandang semata-mata sebagai candaan atau hiburan. Penentuan ada atau tidaknya

pertanggungjawaban pidana bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tindakan

tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa takut, mengganggu ketertiban

umum, menyebabkan kerugian, luka, atau akibat hukum lainnya, maka pelaku dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penilaian

hukum terhadap setiap peristiwa harus didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta hukum yang

dapat dibuktikan, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Fokus hukum pidana bukan

terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap makhluk gaib, melainkan pada perbuatan

pelaku, akibat hukum yang ditimbulkan, serta perlindungan terhadap keamanan, ketertiban

umum, dan rasa aman masyarakat. Fenomena teror pocong tidak hanya dapat dipahami sebagai

bentuk kenakalan remaja, tetapi juga sebagai perilaku menyimpang yang muncul akibat

rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor

penting dalam mewujudkan ketertiban sosial karena memengaruhi kepatuhan masyarakat

terhadap norma hukum yang berlaku. Rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum

suatu perbuatan menyebabkan sebagian pelaku menganggap tindakan menakut-nakuti

masyarakat sebagai hiburan, padahal tindakan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap

ketertiban umum serta kerugian psikologis bagi korban. Temuan ini sejalan dengan hasil

penelitian (Ernis, 2018) yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat

mampu menekan munculnya perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Selain aspek kesadaran hukum, perkembangan teknologi informasi juga memberikan

kontribusi terhadap munculnya fenomena tersebut. Penyebaran video, konten horor, maupun

informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial dapat mendorong terjadinya perilaku

imitasi, terutama di kalangan remaja yang ingin memperoleh perhatian publik. Oleh karena itu,

literasi digital menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban

masyarakat. Hasil penelitian (Yuli Purnama et al., 2024) menunjukkan bahwa penyuluhan

hukum mengenai penggunaan media sosial secara bijak mampu meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital.

Dari perspektif hukum pidana, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa perlindungan terhadap ketertiban

umum merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Dengan demikian, tindakan yang

dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa takut, keresahan, maupun kepanikan di

tengah masyarakat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai candaan apabila memenuhi

unsur-unsur tindak pidana. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut perlu diimbangi

dengan langkah preventif berupa pendidikan hukum, pengawasan keluarga, serta penguatan

peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Upaya pencegahan juga memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah

daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penyuluhan hukum secara berkelanjutan terbukti

mampu meningkatkan budaya hukum masyarakat sehingga setiap individu memahami

pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang

lain. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan berbagai bentuk kenakalan yang

berpotensi berkembang menjadi tindak pidana dapat diminimalkan sejak dini (Yuli Purnama et

al., 2024). Keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus teror pocong tidak hanya bergantung

pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum

masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan

ketertiban sosial karena mendorong masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, serta

konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Rendahnya kesadaran hukum dapat

menyebabkan seseorang menganggap tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

sebagai bentuk hiburan atau candaan, padahal perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur

tindak pidana. (Ernis, 2018) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara

langsung terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat

lebih memahami pentingnya mematuhi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, fenomena teror pocong juga menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana

tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif

masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa yang mengganggu ketertiban

umum, memberikan edukasi kepada generasi muda, serta menciptakan lingkungan sosial yang

kondusif merupakan bentuk pencegahan yang efektif. (Toule et al., 2023) menyatakan bahwa

pembangunan kesadaran hukum sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk mencegah

kenakalan remaja berkembang menjadi perilaku kriminal. Pendidikan hukum yang diberikan

kepada anak dan remaja dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab serta

meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Di sisi lain, perkembangan

media sosial juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran informasi mengenai peristiwa

teror. Video atau informasi yang beredar tanpa proses verifikasi sering kali memunculkan

kepanikan yang lebih luas dibandingkan peristiwa sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa literasi digital harus menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban masyarakat. (Yuli

Purnama et al., 2024) menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mengenai penggunaan

media sosial secara bijaksana mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

konsekuensi hukum dalam aktivitas digital, sehingga masyarakat menjadi lebih selektif dalam

menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa kenakalan remaja merupakan persoalan

yang bersifat multidimensional. Faktor keluarga, lingkungan pergaulan, rendahnya pendidikan

karakter, serta kurangnya pengawasan sosial dapat mendorong remaja melakukan tindakan

yang bertentangan dengan hukum. Penelitian (Lukitasari et al., 2024) menegaskan bahwa

penanganan kenakalan remaja perlu mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui

pembinaan karakter, penguatan fungsi keluarga, pendidikan hukum, serta reintegrasi sosial agar

pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat

pembaruan hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi

juga pada pemulihan dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Berdasarkan uraian

tersebut, dapat dipahami bahwa penanggulangan kasus teror pocong memerlukan pendekatan

yang komprehensif melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga

pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penegakan hukum yang disertai dengan peningkatan

kesadaran hukum, pendidikan karakter, serta literasi digital diharapkan mampu mencegah

terulangnya tindakan serupa sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif

bagi masyarakat.

Table 1. Penjelasan Kasus Teror Pocong

Aspek yang Diamati

Keterangan

Nama Kasus

Dugaan Teror Pocong di Kecamatan Geneng,

Kabupaten Ngawi

Lokasi Kejadian

Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa

Timur

Waktu Viral

Mei 2026

Sumber Informasi Awal

Unggahan media sosial dan grup WhatsApp

warga

Isi Informasi yang Beredar

Terdapat pocong jadi-jadian yang melakukan

teror kepada warga dan disebut membawa

senjata tajam

Reaksi Masyarakat

Muncul rasa takut, keresahan, dan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

kekhawatiran di kalangan warga

Tindakan Aparat

Polisi melakukan pengecekan dan penyelidikan

di lokasi yang disebutkan dalam informasi viral

Dampak Sosial

Menimbulkan kepanikan, dan potensi

gangguan ketertiban masyarakat

Perspektif Hukum

Penyebaran berita bohong atau informasi yang

menyesatkan melalui media elektronik dapat

dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

apabila memenuhi unsur pidana

10.

Upaya Pencegahan

Verifikasi informasi sebelum membagikan,

meningkatkan literasi digital, dan melaporkan

informasi mencurigakan kepada pihak

berwenang

Gambar 1 teror pocong di rumah warga Gambar 2 diamankan oleh pihak berwajib

Pencegahan terhadap tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat perlu

dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, pendidikan karakter, serta sinergi antara

aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat

sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat diminimalkan (Sutarjo et al., 2026). Gangguan

terhadap ketertiban umum tidak selalu berbentuk tindak pidana konvensional seperti pencurian,

penganiayaan, atau perusakan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tindakan yang dilakukan

dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau kepanikan di tengah masyarakat, salah satunya

adalah aksi menyamar sebagai sosok pocong untuk menakut-nakuti warga. Meskipun pada

sebagian pelaku tindakan tersebut dianggap sebagai candaan atau hiburan, perbuatan tersebut

dapat menimbulkan dampak yang serius, baik terhadap kondisi psikologis korban maupun

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum (Salea Y, 2020).

Dalam perspektif hukum, yang menjadi fokus bukanlah keberadaan makhluk gaib

tersebut, melainkan tindakan manusia yang dengan sengaja memanfaatkan kepercayaan

masyarakat untuk menimbulkan rasa takut, keresahan, atau bahkan kerugian bagi orang lain

(Zulkifli & Fitria, 2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

hukum pidana materiil yang mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak

pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, serta ketentuan umum hukum pidana di

Indonesia. KUHP menjadi salah satu dasar utama dalam penegakan hukum pidana, sedangkan

aspek tata cara penanganan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, KUHP berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak

hukum dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana serta bentuk

pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sihaloho, 2021).

Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

khususnya di kalangan remaja, karena berbagai bentuk kenakalan remaja yang awalnya

dianggap sebagai hiburan atau lelucon berpotensi berkembang menjadi tindak pidana apabila

menimbulkan kerugian, rasa takut, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Edukasi

hukum sejak dini, pengawasan keluarga, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah

menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum dan bertanggung jawab.

(Adha et al., 2025; Toule et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus

(case approach). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada

pengkajian norma-norma hukum yang mengatur suatu permasalahan melalui analisis terhadap

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang

relevan (Negara, 2023). Di samping itu, perkembangan media sosial juga memiliki pengaruh

terhadap munculnya perilaku imitasi di kalangan remaja. Konten-konten yang menampilkan

aksi menakut-nakuti atau membuat sensasi demi memperoleh perhatian publik dapat

mendorong individu lain melakukan tindakan serupa tanpa mempertimbangkan akibat

hukumnya. (Sutarjo et al., 2026)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kasus teror pocong di Kecamatan

Geneng, Kabupaten Ngawi, merupakan perbuatan yang menimbulkan keresahan, ketakutan,

dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya teror

pocong antara lain kenakalan remaja, keinginan mencari sensasi, kurangnya kesadaran hukum,

serta masih kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat mistis.

Faktor-faktor tersebut mendorong pelaku melakukan tindakan yang dianggap sebagai lelucon,

namun dalam kenyataannya menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi

masyarakat. Dari perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan teror pocong tidak dapat

dipandang sebagai perbuatan iseng semata apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum,

menimbulkan rasa takut, bahkan menyebabkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban. Oleh

karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penegakan hukum secara profesional

berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan bentuk

pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga perlu

dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan dari keluarga dan

lingkungan, serta edukasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang meresahkan

masyarakat. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan

masyarakat diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus serupa sehingga keamanan,

ketertiban, dan rasa aman di lingkungan masyarakat dapat terus terjaga.

Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

khususnya di kalangan remaja, karena berbagai bentuk kenakalan remaja yang awalnya

dianggap sebagai hiburan atau lelucon berpotensi berkembang menjadi tindak pidana apabila

menimbulkan kerugian, rasa takut, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Edukasi

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

hukum sejak dini, pengawasan keluarga, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah

menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum dan bertanggung jawab.

(Adha et al., 2025; Toule et al., 2023). Di samping itu, perkembangan media sosial juga

memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku imitasi di kalangan remaja. Konten-konten

yang menampilkan aksi menakut-nakuti atau membuat sensasi demi memperoleh perhatian

publik dapat mendorong individu lain melakukan tindakan serupa tanpa mempertimbangkan

akibat hukumnya. (Sutarjo et al., 2026).

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah

memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian. Penulis juga berterima kasih

kepada pihak warga dan berbagai media informasi yang telah menyediakan data dan informasi

yang relevan mengenai kasus teror pocong di Geneng, Ngawi. Selain itu, penulis mengapresiasi

dukungan dari keluarga, teman, dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara

langsung maupun tidak langsung sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

Adha, M. Y., Armanda, R., Toni, & Muhammad, A. (2025). Kenakalan Remaja (Juvenile

Delinquency) dalam aspek hukum pidana. Jurnal Legalitas, 3(1), 1–11.

Akbar, R., & Widiarto, A. E. (2024). Decriminalization and Technology Integration in

Juvenile Justice. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(1).

Al Fajar, M. D., Aini, D. Z., Sabatini, G. V., Sianturi, N. A. M., & Pinem, N. J. (2025). The

Spread of Hoax on Social Media in the New Paradigm of National Criminal Law. AS-

SAIS (Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2024). Kecamatan Geneng Dalam Angka 2024.

BPS Kabupaten Ngawi.

Fitriati, Devega, C. R., & Hayani, F. (2025). Criminal Law Reform: Examining New

Criminal Offenses in the 2023 Criminal Code. Journal of Legal Studies & Legality.

Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical

Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal

Code. Journal of Law and Legal Reform.

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana

pencurian dengan kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal

retentum, 3(1).

Lukitasari, D., Hartiwingsih, H., Subekti, S., Lushiana Primasari, & Pratiwi, D. E. (2024).

Panopticon Strategy in Juvenile Delinquency Regulation and Rehabilitation in

Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 9(1), 163–184.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Mawarpury, M. (2018). Analisis koping dan pertumbuhan pasca-trauma pada masyarakat

terpapar konflik. Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi, 3(2), 211-222.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

100

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

Purnama, T. Y., Nugroho, S. S., Haryani, A., & Iswati, R. (2024). Penyuluhan hukum

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial di Desa

Keraswetan. Jurnal DAYA-MAS, 9(1)

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Sangadji, S., Melinda, A. C., Satria, N., & Febrianti, N. M. R. (2024). Politik hukum dalam

perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Jurnal Legislasi Indonesia.

Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. (2024). The Form of Resolution of Juvenile Delinquency in

Indonesia. Jurnal Hukum, 40(1).

Sihaloho, H. S. S. S. (2021). Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Respublica, 21(1), 18-31.

Soekanto, S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT

RajaGrafindo Persada.

Suliandi, M., & Aditama, G. A. (2023). Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Baru. Jurnal Hukum Staatrechts.

Sutarjo, Pudjiastuti, D., Utomo, S. S., & Wuntu, H. F. (2025). Law Enforcement Against

Juvenile Delinquency in Indonesia in Relation to the Purpose of Law. Res Nullius Law

Journal, 8(1).

Suwanto, Firmansyah, Halil, A., Lubis, M. K., & Lubis, J. (2025). Penyuluhan hukum

kenakalan remaja dalam perspektif hukum serta pencegahannya pada SMA Harapan

Mekar. Penamas: Journal of Community Service, 6(1).

Toule, E. R. M., Sopacua, M. G., Fadillah, A. N., Salamor, Y. B., & Lokollo, L. (2023).

Membangun kesadaran hukum bagi anak dari kenakalan remaja. AIWADTHU: Jurnal

Pengabdian Hukum, 3(1), 1–6.

Walim, W., Santoso, M. I., Haryono, W. S., & Marbun, R. (2024). The Regulation of

Diversion in Indonesia's Juvenile Criminal Justice System Oriented Toward the Best

Interests of the Child and Fairness. Rechtsnormen: Journal of Law, 2(3), 256–265.

Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). Kewenangan Notaris dalam Penerapan dan

Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum

Commune, 140-152.

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran

Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public

Legal Awareness). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 477.

Lukitasari, D., Hartiwingsih, H., Subekti, S., Primasari, L., & Pratiwi, D. E. (2024). Panopticon

Strategy in Juvenile Delinquency Regulation and Rehabilitation in Indonesia. IJCLS

(Indonesian Journal of Criminal Law Studies), 9(1), 163–184.

https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.36422

Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.

Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 4(1), 1–9.

https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 4, No. 1, Juni 2026, page: 91-101

E-ISSN: 3025-9843

101

Adinia Risneira et.al (Kasus Teror Pocong di Daerah Geneng….)

Salea Y, V. (2020). Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Sebagai Tindak Pidana Terhadap

Ketertiban Umum Pasal 172 Dan Pasal 503 KUHP. Lex Crimen, IX(4), 66–74.

HU: Jurnal Pengabdian Hukum, 3(1), 1. https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i1.1154

Yuli Purnama, T., Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Retno Iswati. (2024). Penyuluhan

Hukum “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial di Desa

Keraswetan.” Jurnal Daya-Mas, 9(1), 14–22. https://doi.org/10.33319/dymas.v9i1.151

Zulkifli, & Fitria, R. P. W. (2023). Mistisisme Pocong Sebagai Representasi Arwah

Gentayangan (Studi Tipologi Clifford Geertz). Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan,

8(02).